Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gilbert Simanjuntak, menilai Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kekhususan Jakarta atau RUU DKJ tidak masuk akal karena memberi kewenangan pada presiden untuk mengangkat gubernur Jakarta. “Harusnya lewat amandemen UUD (untuk) memberi kekuasaan kepada presiden lebih luas termasuk mengangkat Gubernur,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Desember 2023.
Dalam Pasal 10 RUU DKJ tertulis Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin Joker123 oleh gubernur dan wakil gubernur. Pada ayat (2) disebutkan gubernur dan wakil gubernur DKJ diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menurut Gilbert, sesuai UUD, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden berwewenang mengangkat dan memberhentikan Menteri dan Duta Besar, tetapi tidak untuk Gubernur. “Sebelumnya, semua Gubernur dipilih satu putaran dengan suara terbanyak, tetapi khusus Jakarta sebagai DKI, harus 50 persen lebih satu suara atau putaran kedua dengan suara terbanyak,” ujarnya.
Gilbert berpandangan apabila penunjukan Gubernur DKJ oleh presiden sebagai pertimbangan untuk efisiensi biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka hal ini tidak sebanding dengan daerah lain. Warga Jakarta yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) sekitar delapan juta, sementara di Provinsi lain ada yang memiliki jumlah DPT lebih dari 28 juta orang.
“Inisiasi RUU dengan rencana ini lebih baik disampaikan apakah dari DPR atau presiden. Semangat reformasi dan amandemen UUD yang ada semuanya menguatkan otonomi daerah,” kata dia. Menurut Gilbert, salah satu alasan diadakannya pilkada langsung untuk menghapus sentralistik di era Orde Baru. “Sangat aneh apabila sekarang timbul ide neo orba (Orde Baru) untuk sentralistik,” katanya.
Politikus PDIP ini tidak menampik bahwa Undang-undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) diperlukan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 bersamaan dengan rencana pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Anies – Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi
Tom Lembong buka suara soal kelanjutan program hilirisasi nikel jika Anies Baswedan dan Cak Imin terpilih dalam Pilpres 2024. Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) itu memastikan pihaknya akan berorientasi pada pasar. “Kami tidak mau menghentikan (hilirisasi nikel). Biar pasar yang mengevaluasi, pasar yang menentukan,” kata Tom ketika ditemui di Gedung CSIS Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023.
Menurut pria bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong itu, Anies dan Cak Imin bakal membiarkan industri nikel berkembang sesuai tren. Hanya saja, sektor itu tidak perlu lagi diberi subsidi atau perhatian khusus dari pemerintah. Sementara itu, Tom menuturkan, Anies-Cak Imin bakal berfokus pada pengembangan sektor industri lain. Misalnya, industri tekstil, meubel, sektor jasa, hingga perhotelan. Menurutnya, sektor-sektor itu terbengkalai lantaran Presiden Jokowi terlalu berfokus pada hilirisasi nikel.
“Kami mau geser ke sektor yang belum diurus,” kata Tom. “Peluang lapangan kerja juga lebih banyak di sektor padat karya yang mempekerjakan banyak orang.” Tom mengatakan peluang kerja di industri ini cenderung sedikit karena termasuk sektor padat modal, bukan padat karya. Menurutnya, pabrik mobil listrik akan lebih banyak mempekerjakan robot ketimbang manusia. Hal ini berkaca dari pengalamannya saat mengunjungi pabrik baterai di Korea Selatan.
“Dampak kontribusi ekonominya mungkin lumayan, tapi tidak berujung pada perbaikan lapangan kerja dan penghasilan pekerja,” kata Tom. “Akhirnya sektor ini kebanyakan menguntungkan pemodal.” Sayangnya, Tom mengatakan, pemerintah saat ini terlalu fokus pada nikel. Padahal, menurut dia, program hilirisasi nikel tidak berorientasi pada pasar. Eks Menteri Perdagangan ini menyebut pemerintah hanya melihat harga nikel bagus dan permintaannya tinggi lantaran semua baterai mobil listrik menggunakan nikel.
Padahal, menurut dia, industri bakal mencari bahan baku lain ketika bahan baku nikel mahal dan pasokannya tidak stabil. Ia memberi contoh produksi Tesla, mobil listrik Elon Musk, di Cina yang beralih menggunakan baterai lithium forre phospate (LFP). “Sesuai prinsip dasar ekonomi, harga tinggi menyebabkan substitusi,” ujar Tom Lembong.